sudut_hati

Ini adalah copy-paste dari balasan-ku untuk sebuah thread yang dikirimkan pada salah satu milis yang kuikuti

Baurkan Praja IPDN Dengan Masyarakat

Lain dari banyak rekans miliser sekalian yang menganjurkan untuk
membubarkan IPDN, bagi saya solusinya sebenarnya simpel saja :
hilangkan sistem asrama permanen.

Sistem asrama hanya diberlakukan untuk praja tahun pertama dan kedua
saja sebagai masa persiapan. Dengan dihilangkan-nya sistem asrama
permanen para praja diharuskan mencari sendiri
tempat tinggalnya,itu berarti para praja akan mau tidak mau akan
tinggal di rumah-rumah kos atau rumah saudara serta handaitaulan.
Dengan demikian praja dipaksa untuk bergaul langsung dengan masyarakat
sekitar, tidak menutup kemungkinan mereka akan satu kos dengan
mahasiswa-mahasiswa dari universitas/institusi pendidikan tinggi lain.
Pergaulan dengan masyarakat serta mahasiswa dari kampus lain akan
menghasilkan mekanisme kontrol sosial alami karena dengan sendirinya
akan terjadi interaksi dan saling membandingkan antara praja IPDN
dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain, begitu juga dengan
terjadinya interaksi langsung dengan masyarakat sekitar, Praja dipaksa
untuk bergaul juga dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan seperti
kepantasan, kesopanan, kasih sayang, kejujuran dan lain sebagainya.
Bergaul dengan masyarakat juga dapat menurunkan ketegangan dalam
mengikuti masa perkuliahan,adanya tokoh masyarakat/ulama yg dituakan
didekat mereka memungkinkan Praja meminta nasihat maupun sekedar
"curhat", pun pada jam-jam sesudah kuliah, Praja punya kesempatan untuk
aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kemasjidan,karang
taruna,gereja dll.

Dengan sistem asrama non permanen,dan Praja tinggal di kos atau rumah
saudara berarti juga disiplin yang lebih longgar dapat berarti
ketgangan belajar yang lebih rendah, ketegangan belajar yang lebih
rendah dapat berarti stress menurun, stress menurun dapat berkorelasi
pada perilaku yang lebih tenang dan kecenderungan melakukan tindak
kekerasan juga berkurang.
Keseharian tugas para pamong juga nantinya lebih banyak berurusan denan
hal-hal administrasi sipil,dan sedikit sekali, jika tidak bisa
dikatakan tidak ada, berurusan dengan hal-hal seperti kamtibmas ataupun
hamnkam, jadi rasanya tidak perlu disiplin ditanamkan melalui sistem
asrama.

Lalu biayanya?bukankah karena biaya tinggal yang gratis itu yang
membuat pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara tetap berminat belajar di
STPDN?IPDN??

Tenang,ini bisa disiasati dengan memberikan jatah bulanan untuk
membayar uang kos maupun makan. Ini juga berarti biaya untuk mengikuti
perkuliahan di IPDN meningkat menjadi seperti biaya mengikuti
pendidikan di institusi-institusi pendidikan tinggi lain. Tapi toh
mungkin memang sudah saatnya kita mengurangi jumlah Praja di IPDN,
seiring dengan semakin dipertanyakannya efektifitas dan relefansi IPDN
sebagai lembaga pendidikan untuk menyiapkan pelaksana-pelaksana
(pamong) pemerintahan dalam negeri. Seperti kata Prof Sarlito Wirawan
Sarwono, Psikolog kawakan asal UI, bahwa sebenarnya tidak perlu harus
lulusan dari IPDN untuk bisa mengisi pos-pos pemerintahan dalam negeri
seperti camat. Dan toh sudah banyak perguruan tinggi di Indonesia yang
memiliki Fakultas/jurusan Administrasi negara,lulusan-lulusan mereka
juga terbukti cukup berkualitas, terukti dengan banyaknya pos-pos di
pemerintahan kota/provinsi yang ternyata diisi oleh lulusan
perguruan-perguruan tinggi duluar IPDN,teman-teman satu angkatan
penulis saat kuliah juga banyak yang menjadi PNS di lingkungan Pemkot
maupun Pemprov.